PROGRAM STUDI ILMU POLITIK – FISIP

Political Science Program – Faculty of Social and Political Science

Evaluasi Pilkada Kabupaten Malang: “Selain Auditor, Butuh Tim Appraisal untuk Periksa Dana Kampanye”

10 - 01 - 2015 Administrator Berita, Berita Kekinian, Kegiatan, Kegiatan Dosen, Pengumuman

wawan_sobari_(kiri)_saat_memaparkan_hasil_survey_calon_wali_kota_malang_2013-2017_1465838668848

Kegiatan yang di hadiri salah satu Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-UB, Wawan Sobari PhD (Kamis, 24 Maret 2016) membahas tentang Aliran dana kampanye pasangan calon (paslon) dan timnya dalam pelaksanaan Pilkada. Kegiatan tersebut dinilai sulit terdeteksi dan terverifikasi. Untuk itu perlu ada tim appraisal atau tim penilai yang bertugas memverifikasi penggunaan dana tersebut.

Gagasan ini muncul dalam evaluasi Pilkada Kabupaten Malang dan menjadi salah satu rekomendasi yang akan dibawa KPU setempat. Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP-UB Malang, Wawan Sobari PhD mengatakan, pembentukan tim appraisal diharapkan dapat menjawab permasalahan verifikasi asal dan penggunaan dana kampanye dari setiap paslon beserta tim suksesnya.

Selama ini, verifikasi dana dilakukan oleh auditor. Kelemahannya, aduit keuangan ‘hanya’ terbatas pada dana yang dilaporkan disesuaikan dengan bukti administrasi yang disertakan. menurut Wawan, hal ini menjadi sulit untuk membuktikan kebenarannya realitas di lapangan.

Menurut Wawan Sobari, “Tugas yang dilakukan auditor menggunakan alat ukurnya pengeluaran dana, bentuk riil penggunaannya tidak dapat menjadi patokan. Adanya tim appraisal yang memang sudah keahliannya, akan bisa membuktikan dengan kondisi riil di lapangan,”

Tim appraisal tidak hanya dibutuhkan KPU sebagai penyelenggara Pilkada, namun juga pihak terkait, seperti Panwaslu dan paslon sendiri. Appraisal dapat menjadi alat bagi KPU untuk mendeteksi indikasi politik uang. Appraisal dapat menjadi acuan paslon untuk mencegah pengeluaran yang tidak sesuai. Faktanya, tim sukses atau relawan paslon mengeluarkan dananya sendiri untuk mendukung. Dana itu akan ‘dikembalikan’ saat paslon yang didukung menang dalam Pilkada.

Kegiatan ini juga dihadiri fasilitator dalam evaluasi Pilkada Kabupaten Malang, Bapak Widodo. beliau memaparkan, “Prinsip keseimbangan dana kampanye agar tercipta keadilan dalam berkompetisi,”

Rekomendasi lain yang muncul, berkaitan dengan sanksi bagi paslon yang terbukti melakukan praktik politik uang (money politic)‎. Kriteria terkait money politic termasuk sanksinya masih belum diatur secara tegas dan jelas. Indikator money politic, menurutnya, bisa berpatokan dari besaran dana kampanye. “Kriteria paslon melakukan money politic masih perlu dirumuskan lebih dalam, agar apabila terjadi, dan memenuhi ketentuan pelanggan, bisa didiskualifikasi,” ujarnya.