PROGRAM STUDI ILMU POLITIK – FISIP

Political Science Program – Faculty of Social and Political Science

Sejarah

10 - 01 - 2015 Administrator

Dalam rangka melaksanakan program kerja, memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholder terhadap keberadaan program studi Ilmu Politik maka Ketua Program Ilmu Sosial (PIS) Universitas Brawijaya berinisiatif mendirikan Program Studi Ilmu Politik. Keberdaan Ilmu Politik ini kelak juga menjadi argumentasi mendasar perubahan Program Ilmu Sosial (PIS) menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).  Mengawali inisiatif ini Ketua Program Ilmu Sosial menerbitkan Surat Tugas  Ketua Program No. 099/J10.1.16/KP/2008 tertanggal 18 januari 2008 dengan susunan panitia sebagai berikut:

TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

[spoiler effect=”slide” show=”baca”]

Penanggung Jawab : Ketua Program Ilmu Sosial (Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, MS)

Ketua : Wawan Sobari, S.IP., MA

Bendahara : Muktiyatun, As.Md.

Kesekretariatan :

  1. Sugeng Hadi Santoso
  2. Sigid David Pahala

Anggota :

  1. Antoni, S.Sos., M.Si.
  2. Drs. Amir Hasan Ramli, Psi., M.Si.
  3. Vita Amalia P., S.IP., MA
  4. Dian Mutmainah, S.IP.
  5. Mely Noviryani, S.Sos.

Pembantu Umum :

  1. Siswaji, SE
  2. Sigit Krisdiyanto, S.Sos.
  3. Warmi, A.Md.

[/spoiler]

Tim tersebut bertugas  menyusun proposal dengan terlebih dahulu  melakukan studi kelayakan pendirian program studi. Studi kelayakan dan penyusunan proposal ini berhasil  dilaksanakan dalam 3 bulan. Tapi diluar dugaan bahwa Fakultas Ilmu Administrasi telah mengirimkan proposal pendirian tersebut dengan surat pengantar rektor no. 1026/J10/AK/2008 tanggal 31 Maret 2008. Setelah melalui pembahasan di tingkatan rektorat diperoleh kesepakatan bahwa Program Ilmu Sosial (PIS)  mundur dan tidak melanjutkan pengurusan berkas proposal yang sudah terlanjur terkirim ke Dikti.

Pada tanggal 6 juni 2008, Dikti telah mengirimkan surat balasan  no. 1339/D2.2/2008 tentang usulan pembukaan program-program studi baru pada Universitas Brawijaya yang berisi tentang menindaklanjuti surat Rektor no. 0778/A10/AK/2008 tanggal 08 Maret 2008 dan no. 0830/J10/AK/2008 tanggal 11 Maret 2008 bahwa program studi politik pemerintahan (S1) tidak ada pada SK Dirjen Dikti No. 163/DIKTI/Kep./2007 tanggal 29 Nopember 2007.

Berdasarkan surat tersebut Rektor mengirimkan surat kepada Dikti tanggal 1 Agustus 2008 no. 2633/J10/LL/2008 disebutkan bahwa Proposal pendirian program studi ilmu politik yang diajukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi telah ditolak oleh Dirjen Dikti karena tidak sesuai dengan rumpun keilmuan yang  ada di Fakultas Ilmu Administrasi, sedangkan pada butir 2. disebutkan bahwa pembukaan program studi ilmu politik diusulkan oleh Fakultas ilmu Sosial dan telah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak (FIS dan FIA).

Keberadaan tembusan surat yang telah dikirimkan oleh rektor menjadi dasar bagi Dekan FIS untuk  menindaklanjuti ke Dikti dan sekaligus menanyakan masalah berkas yang telah terkirim tentang pembukaan program studi baru yaitu program studi ilmu politik dari Program Ilmu Sosial (PIS). Pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui surat dikti no. 2297/D2.2/2008, disampaikan bahwa usulan pembukaan program studi ilmu politik yang telah diajukan oleh UB telah mendapatkan respon kembali oleh Dikti.

Hal ini sesuai dengan disebutkannya adanya revisi. yaitu:

  1. Analisis peminat dan kebutuhan lulusan serta analisis prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan agar disusun secara mendalam dan lebih fokus, dengan menggunakan data yang sahih selama 5 tahun terakhir dan prediksinya untuk 5 – 10 tahun ke depan.
  2. kompetensi lulusan agar disusun dengan kemampuan sebagai “apa” dan substansi kajiannya “bagaimana” yang dibuat dalam bentuk matris baik kompetensi utama, kompetensi pendukung maupun kompetensi lainnya dikaitkan dengan elemen kompetensi, kemudian kurikulum dan proses pembelajarannya dijabarkan untuk mencapai kompetensi tersebut dengan mengacu kepada SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK Mendikna No. 045/U/2002,
  3. dosen tetap yang diajukan masih kurang 3 orang lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang diusulkan.
  4. agar dilampirkan daftar koleksi buku perpustakaan yang memuat judul, nama pengarang, nama penerbit, tahun penerbit dan jumlah eksemplar dengan mengacu pada lampiran SK Mendiknas no. 234/U/2000.

berdasarkan surat tembusan tersebut, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial membentuk tim kembali pada tanggal 10 November 2008 no. 2216/J10.1.16/KP/2008 dengan susunan sebagai berikut:

TIM REVISI PROPOSAL PENDIRIAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

[spoiler effect=”slide” show=”baca”]

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Ketua : Wawan Sobari, S.IP., MA

Bendahara : Sutan Rachman WHS, SE.

Anggota :

  1. Prof.Dr.Ir.Sanggar Kanto, MS.
  2. Dr. Mardiyono Djafar, MPA.
  3. M. Faishal Aminuddin, SS., M.Si.

Pembantu Umum :

  1. Siswaji, SE
  2. Yoga Prabowo S, S.Pd.
  3. Sugeng Hadi Santoso

[/spoiler]

Setelah melalui kerja keras, akhirnya tim telah berhasil menyelesaikan revisi proposal pendirian program studi ilmu politik sesuai dengan ketentuan dikti. pada tanggal 6 Februari 2009 dengan SK Dikti No. 141/D/T/2009 Program Studi ilmu Politik telah menerima Surat Ijin Penyelenggaran dengan Ketua Program Studi Wawan Sobari, S.IP., MA dengan SK rektor No. 257/SK/2008 tanggal 20 Oktober 2008